Tampilkan postingan dengan label Warta. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Warta. Tampilkan semua postingan

Rabu, 11 November 2015

Kunjungan Siswa-siswi ke Perpustakaan PBNU

Jakarta, Pondok Darussalam Jatibarang. Ada yang berbeda dengan suasana Perpustakaan PBNU. Kamis (16/2) siang, ruangan Perpustakaan PBNU yang berlokasi di Gedung PBNU lantai 2, Jalan Kramat Raya Jakarta Pusat, dipenuhi puluhan remaja berseragam abu-abu. Tak salah lagi, mereka adalah para siswa-siswi sekolah.

Mereka adalah para siswa-siswi Madrasah Aliyah (MA) Sunan Kalijaga, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kedatangan mereka tak lain dalam rangka mengetahui lebih dalam bagaimana Perpustakaan PBNU yang baru diresmikan oleh Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi, 30 Januari lalu.

Kita ingin tahu Perpustakaan PBNU yang baru diresmikan ini. Ternyata bagus juga, terang salah seorang guru yang turut mendampingi, Abdul Adib kepada Pondok Darussalam Jatibarang.

Kunjungan Siswa-siswi ke Perpustakaan PBNU (Sumber Gambar : Nu Online)
Kunjungan Siswa-siswi ke Perpustakaan PBNU (Sumber Gambar : Nu Online)


Kunjungan Siswa-siswi ke Perpustakaan PBNU

Di samping itu, menurut Adib, kunjungan tersebut juga merupakan realisasi dari salah satu kurikulum di sekolah dalam rangka menghadapi ujian akhir nasional, yakni Praktek Penelitian Lapangan (PPL). Kunjungan ini juga akan dijadikan bahan dalam ujian akhir nasional nanti, terang Adib.

Usai berkunjung ke Perpustakaan PBNU, para siswa-siswi sekolah yang berada di bawah naungan Lembaga Pendidikan (LP) Maarif NU ini, berencana akan mengunjungi beberapa kantor lembaga yang berada di bawah naungan NU. Salah satu tujuan kunjungan selanjutnya adalah kantor LP Maarif NU. (rif)

Dari (Warta) Nu Online: http://www.nu.or.id/post/read/4133/kunjungan-siswa-siswi-ke-perpustakaan-pbnu

Pondok Darussalam Jatibarang

Pondok Darussalam Jatibarang

Kamis, 07 Agustus 2014

Akan Dibuat, Standarisasi Halal Internasional

Jakarta, Pondok Darussalam Jatibarang. Lembaga-lembaga sertifikasi dunia akan berkumpul dan membuat suatu standar halal internasional dalam rangka melindungi konsumen Muslim dunia.

"Selama ini produk pangan yang berasal dari berbagai negara terutama dari negara-negara non-Muslim yang masuk ke negara Muslim selalu mengundang keraguan apakah benar-benar halal atau tidak," kata Presiden Dewan Halal Dunia, Prof Dr Aisjah Girindra, kepada pers di Jakarta, Jumat.

Menurut Aisjah adanya sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh negara asal produk makanan tersebut tidak langsung mengatasi masalah karena tidak jarang sertifikat halal dari suatu negara masih dipertanyakan oleh negara pengimpor, karena validitas dan kredibilitas lembaga yang mengeluarkan masih diragukan.

"Misalnya sertifikat halal dari sebuah institusi di AS tidak diakui di Indonesia (MUI) karena institusi itu belum dikenal atau telah terbukti melakukan kecurangan," kata Aisjah yang juga Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LP POM MUI).

Akan Dibuat, Standarisasi Halal Internasional (Sumber Gambar : Nu Online)
Akan Dibuat, Standarisasi Halal Internasional (Sumber Gambar : Nu Online)


Akan Dibuat, Standarisasi Halal Internasional

Pengakuan sertifikat dari negara lain menuntut standar dan parameter dalam memberikan sertifikat halal, karena jika tidak maka sertifikat itu dapat diberikan asal-asalan tanpa peduli konsep kehalalan yang sebenarnya.

Soal itu ujarnya akan dibahas dalam dalam Konferensi Dewan Halal Dunia atau World Halal Council di Jakarta, pada 11-12 Februari. "Ada 26 lembaga sertifikasi di 17 negara yang tergabung dalam WHC antara lain AS, Australia, Inggris, Selandia Baru, Jepang, Belanda, China, Arab Saudi, Filipina Malaysia," katanya. Hasil konferensi ini akan menghasilkan standar yang sama dalam mengeluarkan sertifikat halal.

"Kalau sekarang di Indonesia, LP POM sendiri yang harus memeriksa kehalalan suatu produk impor langsung ke Negara pengimpornya, nanti setelah ada standarisasi kami tidak perlu lagi datang ke nagara tersebut, karena sudah ada standarisasi," katanya.

Pondok Darussalam Jatibarang

Dewan Halal Dunia didirikan pada 6 Desember 1999 di Jakarta sebagai wadah komunikasi bagi lembaga sertifikat halal yang ada diberbagai belahan dunia.(red)

Pondok Darussalam Jatibarang

Dari (Warta) Nu Online: http://www.nu.or.id/post/read/1188/akan-dibuat-standarisasi-halal-internasional

Pondok Darussalam Jatibarang

Jumat, 22 Juni 2012

Kembangkan Kebijakan Gula yang Memberdayakan Petani, Konsumen, dan Dunia Usaha

Jakarta, Pondok Darussalam Jatibarang. Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan, Deperindag. Zaenal Arifin mengatakan bahwa permasalahan gula yang timbul di Indonesia selain disebabkan oleh rendahnya produktivitas lahan di dalam negari, juga sangat dipengaruhi oleh rendahnya harga gula internasional.

Hal tersebut terungkap dalam seminar ekonomi Kebijakan Gula Nasional yang Memberdayakan Petani, Konsumen, dan Iklim Usaha yang Sehat yang diselenggarakan oleh lembaga Pertanian NU di Kirana Balroom Hotel Kartika Chandra (31/07)

Untuk melindungi petani tebu dan industri gula di dalam negeri, pemerintah telah berupaya membuat kebijakan di bidang tata niaga gula baik menyangkut gula kasar (raw sugar), gula kristal refinasi (refined sugar), maupun gula kristal putih (plantation white sugar).

Kembangkan Kebijakan Gula yang Memberdayakan Petani, Konsumen, dan Dunia Usaha (Sumber Gambar : Nu Online)
Kembangkan Kebijakan Gula yang Memberdayakan Petani, Konsumen, dan Dunia Usaha (Sumber Gambar : Nu Online)


Kembangkan Kebijakan Gula yang Memberdayakan Petani, Konsumen, dan Dunia Usaha

Upaya kongrit yang tidak kalah pentingnya adalah upaya pemerintah untuk melaksanakan program akselerasi peningkatan produktivitas tebu 2002-2007 yang diharapkan mampu mengangkat produksi gula nasional sehingga pada tahun 2007 nanti, Indonesia mampu memenuhi kebutuhan gula baik untuk keperluan masyarakat maupn industri pengguna gula.

Sementara itu Menteri Pertanian Bungaran Seragih mengatakan bahwa masyarakat perlu memberikan dukungan pengembangan industri gula dengan kesediaan mereka untuk membayar harga yang relatif lebih mahal dari harga gula impor.

Naiknya harga di dalam negeri saat ini sebagai akibat diberlakukannya kebijakan tarif bea masuk dan tata niaga impor, Saya kira masih dalam batas kewajaran bila kita memperhitungkan opportunity cost penggunaan lahan untuk tebu dibanding tanaman pangan lain, dan juga wajar bila dibanding dengan harga domestik di negara-negara pengekspor seperti India, Australia, philipina, dan lain-lain yang mencapai diatas Rp4000/kg saat ini, ungkapnya

Pondok Darussalam Jatibarang

Pasar gula yang amat besar itu selama ini belum dimanfaatkan oleh para penentu kebijakan di negara ini untuk mengembangkan industri dalam negeri yang dapat mensejahterakan kehidupan rakyat. Yang terjadi justru sebaliknya, pasar gula Indonesia dimanfaatkan oleh produsen gula luar negeri untuk melepas kelebihan sisa produksinya (residual market).

Menarik untuk disimak bahwa negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia, Eropa, India, dan Thailand yang harga gula di pasar domestiknya lebih tinggi dari Indonesia tidak dibanjiri gula impor, bahkan industri gulanya semakin meningkat.

Patut disimak Uni Eropa yang menjadi negara pengekspor gula utama dunia, padahal Uni Eropa memproduksi gula dari beet yang biaya produksinya 70 persen lebih mahal dari gula tebu.

Untuk memenuhi permintaan pasar gula nasional yang tumbuh dengan pasti, pilihannya yang paling sesuai adalah dengan memenuhi permintaan pasar tersebut dengan produksi dalam negari. Industri gula nasional secara empiris telah memiliki potensi ini, hanya saja, masih dibutuhkan bantuan dari otoritas yang berkaitan untuk memberi kesempatan untuk bangkit dari segala permasalahan yang sedang dihadapi.

Bantuan yang dapat diberikan oleh otoritas pemegang kebijakan tersebut adalah dengan berbagai indstrumen kebijakan yang mampu memberikan proteksi terhadap industri gula nasional, seperti yang diberlakukan oleh negara-negara maju produsen gula lainnya di dunia.

Pondok Darussalam Jatibarang

Berkaitan dengan masalah globalisasi Ketua Umum APRT PTPN XI H. M Arum Sabil berpendapat. Dalam menghadapi era AFTA, APEC, dan WTO, Indonesia harus mengembangkan kebijakan yang fair trade, yaitu kebijakan perdagangan yang berkeadilan. Kalau negara lain menerapkan praktek unfair trade, kita tidak perlu malu untuk menerapkan kebijakan anti unfair trade untuk melindungi agribisnis domestik kita.

Kondisi industri gula nasional Indonesia sedang dalam fase yang kritis. Tekanan dari produsen utama gula dunia yang berusaha menjadikan sebagai residual market, nilai tukar yang sangat fluktuatif dan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada industri gula nasional adalah beberapa permasalahan yang dihadapi.

Selain itu industri pengguna gula mengharapkan agar pemerintah mempertimbangkan ketidakserasian tarif produk makanan berbasis gula yang diimpor dengan pemberian tarif spesifik antara lain melalui pengenaan tarif BM yang lebih tinggi pada produk makanan-minuman yang mengandung gula dan/atau penurunan tarif spesifik yang diberlakukan saat ini mengingat impor gula telah ditataniagakan.

Sudah saatnya kebijakan makroekonomi yang bersifat disinsentif terhadap pemberdayaan dan pengembangan industri gula nasional dicabut. Idealnya, reformasi kebijakan pergulaan nasioanl (nasional s

Dari (Warta) Nu Online: http://www.nu.or.id/post/read/414/kembangkan-kebijakan-gula-yang-memberdayakan-petani-konsumen-dan-dunia-usaha

Pondok Darussalam Jatibarang

Sabtu, 15 Oktober 2011

Baru 1.611 Caleg DPR Yang Penuhi Syarat

Jakarta, Pondok Darussalam Jatibarang. Sekitar 1.661 orang yang memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR dari 8.871 calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diserahkan 24 partai politik peserta Pemilihan Umum 2004 kepada Komisi Pemilihan Umum. Sebagian dari caleg tidak memenuhi syarat kelengkapan berkas, seeprti berkas kesehatan, daftar kekayaan, ketreraangan pengadilan, serta surat pernyataan kesediaan yan belum ditandatangani pimpinan partai politik.

Demikian dikemukakan Ketua Kelompok Kerja Penelitian Calon Anggota DPR Komisi Pemilihan Umum Anas Urbaningrum didampingi Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin dalam konferensi pers usai penyerahan hasil penelitian caleg kepada para sekretaris jenderal 24 parpol di Kantor KPU, Selasa (6/1) malam.

Penyerahan hasil penelitian itu diberikan dalam bentuk amplop tertutup. Isinya persyaratan apa saja yang lengkap dan apa saja yang belum lengkap.

Kepada wartawan, Anas mengemukakan, Pokja belum selesai merekapitulasi semua partai sehingga profil kesuksesan pencalonan dalam tahapan penelitian antara 30 Desember 2003 - 5 Januari 2004 belum tergambar secara utuh. Yang dimaksud adalah jumlah calon, jumlah laki-laki/perempuan (kuota perempuan), berapa yang penuhi syarat dan belum penuhi syarat, serta gambaran masing-masing partai untuk tiap daerah pemilihan, serta berapa daerah pemilihan yang kuota perempuannya terpenuhi.

Baru 1.611 Caleg DPR Yang Penuhi Syarat (Sumber Gambar : Nu Online)
Baru 1.611 Caleg DPR Yang Penuhi Syarat (Sumber Gambar : Nu Online)


Baru 1.611 Caleg DPR Yang Penuhi Syarat

Anas merinci calon anggota DPR yang telah memenuhi syarat per partai politik. Namun belum semua partai direkap. Yang belum terekap adalah Partai Buruh Sosial Demokrat, Partai Bulan Bintang, dan Partai Merdeka.

Partai Golkar tercatat sebagai partai yang terbanyak mengajukan caleg yang memenuhi syarat, yaitu 470 orang. Sebaliknya dari Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Bintang Reformasi, belum ada satu pun calegnya yang memenuhi syarat.

Terhadap PKB dan PBR , kata Anas, ada yang karena masalah kelengkapan persyaratan calon, ada yang kekurangan kelengkapan dari partai politik yang bersangkutan. "Lengkapnya nanti tunggu rekap," katanya.

Pondok Darussalam Jatibarang

Dari pemeriksaan berkas kesehatan yang telah menyerahkan semua calon sehat dan waras, tidak ada yang sakit jiwa. "Ada beberapa calon yang pasti gugur karena faktor usia, yang belum capai 21 tahun terhitung pada saat pengajuan calon. Ada yang masih 20 tahun, ada yang 19 tahun. Tetapi persentasenya kecil sekali. Persisnya tunggu rekap," katanya.

Kesempatan 14 hari

Dalam pertemuan dengan para sekjen, Anas mengemukakan bahwa setelah penyerahan hasil penelitian kepada sekjen parpol itu, waktu untuk perbaikan persyaratan diberikan kesempatan selambat-lambatnya 14 hari terhitung sejak penyerahan.

"Tepatnya mulai 6 Januari sampai 19 Januari pukul 16.00. Bukan lagi pukul 24.00. KPU juga harus diberi kesempatan cukup untuk memeriksa atau meneliti kembali berkas perbaikan dari parpol maupun para calon," kata Anas.

Pondok Darussalam Jatibarang

Di depan para sekjen parpol, Anas mengingatkan beberapa ketentuan dalam perbaikan persyaratan yang diatur dalam UU Pemilu. Pertama, di masa perbaikan tidak dibenarkan mengajukan calon baru, kecuali menambah calon perempuan di daerah pemilihan yang belum maksimal (120 persen di suatu daerah pemilihan).

Kedua, tidak dibenarkan mengganti calon kecuali terhadap calon yang tidak memenuhi syarat. Yang bisa diganti oleh partai adalah calon yang tidak memenuhi syarat dari hasil penelitian KPU sekarang ini. Dengan catatan, calon yang menggantikan adalah calon baru. Calon baru menempati nomor urut dari calon yang digantikan.

"Jadi tidak dibenarkan terjadinya pergeseran nomor urut calon. Jadi geser-menggeser atau lompat-melompat nomor urut tidak dibenarkan dalam masa perbaikan,"ujar Anas.

Ketiga, tidak dibenarkan memindahkan calon dari suatu daerah pemilihan ke daerah pemilihan lain. Keempat, tidak dibenarkan untuk mengajukan calon di daerah pemilihan yang pada masa pengajuan calon belum diajukan calon. "Urgensinya, pertama untuk memperlancar proses pencalonan ini. Kedua, kami berpikir tentang dinamina internal partai. Kalau bongkar-membongkar, setengah tahun mungkin tidak selesai. Mohon maaf. Atau semakin lama semakin ruwet, bagi yang ruwet. Bagi yang tidak ruwet, tidak," papar Anas.

Ia mengemukakan, dari gambaran umum ada dua hal yang harus diperbaiki. Pertama adalah syarat pengajuan calon oleh partai politik. Ada misalnya yang belum ditandatangani ketua umum atau sekjen. Kalau tidak ada tanda tangan dari ketua umum atau kurang dianggap tidak memenuhi syarat.

Dari pihak calon, yaitu berkas syarat calon. Dari calon yang diajukan, ada yang memang sudah memenuhi semua syarat, sehingga tidak perlu perbaikan. Namun ada juga yang jumlahnya cukup besar yang belum memenuhi syarat calon. Ada yang kurangnya item-ite

Dari (Warta) Nu Online: http://www.nu.or.id/post/read/1098/baru-1611-caleg--dpr-yang-penuhi-syarat

Pondok Darussalam Jatibarang

Selasa, 06 September 2011

Susunan Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama Malaysia Masa Jabatan 2005 2008

Jakarta, Pondok Darussalam Jatibarang. Berikut ini susunan lengkap Pengurus Cabang Istimewa Malaysia periode 2005 -2008 berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor : 075/A.II.04.d/10/2005. Mereka dikukuhkan di Selangor Malaysia pada Sabtu, 11 Februari 2005.

Mustasyar

KH Sulhan Sanusi

KH Afandi Afifi

Susunan Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama Malaysia Masa Jabatan 2005 2008 (Sumber Gambar : Nu Online)
Susunan Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama Malaysia Masa Jabatan 2005 2008 (Sumber Gambar : Nu Online)


Susunan Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama Malaysia Masa Jabatan 2005 2008

Drs. H. Tunggul Wahidin Soekarno

H. Munasir Muhammad

H. Ninwari

Pondok Darussalam Jatibarang

Syuriyah

Pondok Darussalam Jatibarang

Rais : Dr. H. Anis Malik Thoha, MA

Wakil Rais : Drs. H. Mustofa Tabrani

Wakil Rais : Ust. Liling Sibromalisi

Wakil Rais : Sayyid Faiq Zamzam Aidid

Wakil Rais : Ust Muhammad Amin Zakaria

Wakil Rais : Drs. Zamzam Afandi, MAg

Wakil Rais : Ust Yazaid

Wakil Rais : Ust Fawaid

Katib : H. Amin Fadillah, MA

Wakil Katib : H. Abdul Rozak, SAg

Wakil Katib : Muhidin Ahfadi

Tanfidziyah

Ketua : Drs. H. Ahmad Muidi Rofii

Wakil Ketua : Marhadi, SAg

Wakil Ketua : H. Hilmy Muhammad Hsaballah, MA

Wakil Ketua : Ust Ghazali Baihaqi

Wakil Ketua : M. Hasyim Mustamin, SAg.

Wakil Ketua : Misbahul Munir, SS. MEd.

Sekretaris : H Hazilus Sakhok, MA

Wakil Sekretaris : Arifin Marikun Gandi, ST

Wakil Sekretaris : Abdulah Fikri Basya, Lc

Bendahara : H. Ahmad Nasihin Hasbullah

Wakil Bendahara : Basori

Wakil Bendahara : Zainal Fuad Mutahid

Wakil Bendahara : Abdul Mutolib, SAg.

Dari (Warta) Nu Online: http://www.nu.or.id/post/read/4121/susunan-pengurus-cabang-istimewa-nahdlatul-ulama-malaysia-masa-jabatan-2005--2008

Pondok Darussalam Jatibarang

Selasa, 15 September 2009

PBNU-Iran Bersinergi Redakan Konflik Timteng

Jakarta, Pondok Darussalam Jatibarang. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pemerintah Republik Islam Iran sepakat menjalin kerjasama untuk meredakan konflik di Timur Tengah, khususnya konflik antara Syiah-Sunni. Keduanya bertekat akan memperkecil jurang pemisah antara Sunni dan Syiah dalam ikatan ukhuwwah Islamiah (persaudaraan umat Islam).

Demikian disampaikan Hasyim di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Selasa (6/3). Kesepakatan kerjasama itu merupakan buah pertemuan antara Ketua Hasyim dengan Ketua Mahkamah Agung Iran Syeikh Ayatulah Syahroudi di Teheran, Iran, Sabtu (3/3) lalu.

Hasyim sengaja berkunjung ke negara berpenduduk penganut Syiah terbesar di dunia itu dalam rangka mencari solusi konflik di Timur Tengah.

PBNU-Iran Bersinergi Redakan Konflik Timteng (Sumber Gambar : Nu Online)
PBNU-Iran Bersinergi Redakan Konflik Timteng (Sumber Gambar : Nu Online)


PBNU-Iran Bersinergi Redakan Konflik Timteng

Hasyim yang juga Sekretaris Jenderal International Conference of Islamic Scholars itu menyampaikan ide dan gagasan serta dukungan pemerintah Indonesia terhadap program nuklir Iran untuk kepentingan damai. Saya sampaikan, bahwa NU, Parlemen dan Pemerintah Indonesia mendukung hak Iran untuk menggunakan teknologi nuklir untuk tujuan damai, tuturnya.

Soal konflik Irak, sebagai pemimpin organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia, Hasyim meminta kesediaan Iran untuk menggunakan pengaruhnya yang kuat untuk meredakan kekerasan yang terus memanas itu. Permintaan itu, katanya, ditanggapi positif Ayatullah Shahroudi. Itu (permintaan, Red) disambut baik oleh Ayatulah Shahroudi, jelasnya.

Untuk menindaklanjuti kesepakatan kerjasama itu, lanjut Hasyim, Ayatullah Syahroudi merencanakan kunjungan ke Indonesia pada 8 Maret mendatang. Ia akan melakukan pertemuan dengan para ulama dan tokoh NU untuk menyerap ide dan gagasan NU terkait konflik Timur Tengah. Upaya tersebut diyakini akan sangat membantu penyelesaian konflik antarsekte di kalangan Islam.

Selain itu, NU melalui Pemerintah RI akan melakukan kerjasama ekonomi keumatan, kata Hasyim yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam Malang, Jawa Timur itu.

Pondok Darussalam Jatibarang

Setelah bertemu Ayatullah Shahroudi, Hasyim melakukan pertemuan dengan Ayatullah Ali Tashkhiri, Rektor Universitas Pendekatan Mazhab (Taqribu Mazahib) yang juga penasehat Presiden Iran, serta Ketua Parlemen Iran Gholam Ali Hadad Adel. Dalam pertemuan itu, kedua tokoh sependapat bahwa krisis dan kekerasan di Irak merupakan akumulasi dari banyak faktor yang sangat kompleks.

Faktor-faktor kekerasan di Irak itu, antara lain, agresi Amerika Serikat yang sejak awal ingin menghancurkan kekuasaan Saddam Hussein dan budaya serta kekuatan Irak, sisa-sisa kekuatan lama Saddam Hussein, balas dendam dari kelompok yang selama ini ditekan, kelompok kriminal yang melakukan bisnis bencana dan operasi intelijen negara asing yang menyalakan pertikaian.

Pondok Darussalam Jatibarang

Itu diperparah dengan kemampuan pemerintah boneka yang tidak memadai dan ada kecenderungan berpihak kemiskinan luar biasa yang melahirkan kekerasan, kata Presiden World Conference on Religiom for Peace itu.

Selanjutnya, kata Hasyim, masalah keruwetan itu sengaja dikamuflasekan sebagai pertentangan antara Sunni dan Syiah oleh para agresor untuk menutupi kejahatan mereka. Sesungguhnya itu semua dilakukannya karena para agressor ingin menang secara gratis, jelasnya.

Pertemukan Syiah-Sunni

Lebih lanjut, Hasyim menyatakan, kunjungannya ke Iran tersebut merupakan upaya untuk mempertemukan tokoh-tokoh Islam dunia dalam konferensi ulama-ulama besar terbatas Timur Tengah dan Asia Tenggara di Jakarta dalam waktu dekat. Hasyim sebagai penggagas dalam konferensi itu, sementara pemerintah Indonesia sebagai penyelenggaranya.

Para tokoh tertinggi Syiah dan Sunni, terutama yang berasal dari Irak dipastikan akan hadir dalam konferensi tersebut. Konferensi itu sangat strategis untuk mengetahui siapa sesungguhnya yang bermain di Irak sehingga kekerasan demi kekerasan terus terjadi. Jadi, nanti akan dapat diketehui siapa yang bermain setelah sarung tangan pengacau diambil, pungkasnya.

Sebelum ke Iran, Hasyim mengadakan pertemuan dengan Ketua Rabithah Alam Islami Syeikh Abdurrahman Al Ilfani di Konsulat Jenderal RI Jeddah. Dalam pertemuan tersebut, ketua tokoh juga berbicara soal konflik Palestina, Libanon dan Irak. Syeikh Abdurrahman Al Ilfani menyatakan kesediaannya untuk datang ke Indonesia untuk memenuhi undangan Indonesia dalam konferensi ulama-ulama besar terbatas Timur Tengah dan Asia Tenggara di Jakarta. (rif)

Dari (Warta) Nu Online: http://www.nu.or.id/post/read/8345/pbnu-iran-bersinergi-redakan-konflik-timteng

Rabu, 27 Mei 2009

Korupsi di Atas Rp100 Miliar, Hukum Kita Jadi Bego

Jakarta, Pondok Darussalam Jatibarang. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi menilai, pemerintah tidak serius dalam penegakan hukum. Menurutnya, hal itu tercermin dalam upaya pemberantasan korupsi yang masih terkesan tebang pilih, terutama pada kasus-kasus korupsi "kecil", sementara koruptor besar nyaris tak tersentuh sama sekali.

"Hukum kita kekuatannya hanya sampai Rp100 miliar saja. Lebih dari itu, hukum kita jadi pelo (gagap) dan bego," kata Hasyim kepada wartawan di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Kamis (18/1). Hal itu dikatakannya usai bertemu mantan anggota DPRD Bontang Hamsyah MD yang mengaku menyesal telah mengkorupsi dana APBD Bontang, Kalimantan Timur.

Lebih dari itu, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam, Malang, Jawa Timur itu mengingatkan pemerintah agar tidak bermain-main dengan pemberantasan penyakit bangsa tersebut. "Saya ketuk hati pemerintah agar jangan bermain-main dalam pemberantasan korupsi. Kalau ditindak, ditindak semua. Kalau tidak, ya, dibina semua," tegasnya.

Selain itu, Hasyim menambahkan, gerakan pemberantasan korupsi juga jangan sampai salah sasaran. Lebih fatal lagi jika pihak yang melaporkan kasus korupsi yang ditangkap, sementara yang melakukan korupsi justru melenggang. Jangan sampai sebuah penegakan hukum menjadi kezaliman yang berbungkus keadilan.

Korupsi di Atas Rp100 Miliar, Hukum Kita Jadi Bego (Sumber Gambar : Nu Online)
Korupsi di Atas Rp100 Miliar, Hukum Kita Jadi Bego (Sumber Gambar : Nu Online)


Korupsi di Atas Rp100 Miliar, Hukum Kita Jadi Bego

Minta Nasihat

Sementara itu, Hamsyah MD yang didampingi beberapa aktivis Bontang Corruption Watch menemui Hasyim dalam rangka meminta nasihat atas perbuatan yang ia lakukan. Ia mengaku insyaf dan berjanji akan mengembalikan semua uang hasil korupsi, kemudian bertobat kepada Allah dan akan menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib.

Di depan Hasyim, Hamsyah mengaku telah melakukan korupsi sewaktu menjadi anggota DPRD. Korupsi dilakukan tahun 2002, yakni korupsi uang asuransi Bumi Putera yang diambil dari pos keuangan pemda senilai Rp 74.900. Total uang yang dikorupsi 25 anggota DPRD dari jatah asuransi sebesar Rp 2 miliar. Uang tersebut diambil dari pos anggaran peningkatan kesejahteraan karyawan Pemerintah Kota Bontang.

Pondok Darussalam Jatibarang

Selain itu, Hamsyah mengaku mendapat dana terima kasih Rp50 juta pada 2004. Hamsyah mengaku gelisah sejak melaksanakan ibadah haji pada 2003 lalu. Dia menuturkan, saat melakukan wukuf di Mina, kegelisahan mulai muncul dan terasa sampai saat ini. Ia merasa uang yang telah dimakan bersama keluarga adalah uang haram dan sudah mendarah daging.

Sikapnya kemudian berubah dan memutuskan menemui Hasyim Muzadi dan meminta nasehat mengenai apa yang harus dilakukan. "Saya meski orang PDIP, tetapi jiwa saya NU," katanya.

Hamsyah tiba di PBNU dengan membawa poster besar bertuliskan "Koruptor Insyaf!!! Saya pelaku korupsi APBD Bontang Rp44,6 miliar. Kenapa KPK tidak tangkap saya? Kenapa KPK mandul? Silakan tangkap saya. Hamsyah MD, mantan anggota PPRD Bontang. (rif)

Pondok Darussalam Jatibarang

Dari (Warta) Nu Online: http://www.nu.or.id/post/read/5859/korupsi-di-atas-rp100-miliar-hukum-kita-jadi-amp8216begoamp8217

Pondok Darussalam Jatibarang

Selasa, 31 Maret 2009

Hasyim Diminta Jelaskan Moderasi Islam di Swiss

Jakarta, Pondok Darussalam Jatibarang. Gagasan moderasi Islam yang diusung Nahdlatul Ulama (NU) tampaknya semakin diminati dunia Barat. Oleh karenanya, Ketua Umum Pengurus Besar NU KH Hasyim Muzadi dalam waktu dekat akan diminta oleh pemerintah Swiss untuk menjelaskan gagasan tersebut.

Saya akan dibikinkan forum di sana (Swiss: Red) untuk menjelaskan moderasi Islam, ungkap Hasyim usai bertemu dengan Duta Besar Swiss untuk Indonesia Bernardino Regazzoni di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Selasa (9/1). Turut dalam pertemuan tersebut Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Iqbal Sullam.

Kunjungan Dubes Swiss ke PBNU, menurut Hasyim, secara sengaja memang untuk meminta penjelasan terkait maraknya berbagai macam paham, gerakan dan kelompok Islam radikal, termasuk di Indonesia.

Dijelaskan Hasyim, pada dasarnya tidak ada radikalisme di dalam Islam. Jika memang ada kelompok Islam radikal di Indonesia, hal itu jumlahnya sangat kecil meski dikaui gaungnya cukup besar. Hal itu terjadi karena semata ekspos media massa yang berlebihan.

Hasyim Diminta Jelaskan Moderasi Islam di Swiss (Sumber Gambar : Nu Online)
Hasyim Diminta Jelaskan Moderasi Islam di Swiss (Sumber Gambar : Nu Online)


Hasyim Diminta Jelaskan Moderasi Islam di Swiss

Menurut Hasyim, gerakan maupun paham Islam radikal tidak memiliki akar sejarah di Indonesia. Hal itu muncul belakangan terutama setelah reformasi. Radikalisme Islam bukan asli Indonesia, itu ada setelah reformasi. Itu tempelan dari luar saja, terangnya.

Ada beberapa hal yang menjadi sebab munculnya gerakan Islam garis keras itu. Sejak reformasi, Undang-undang keamanan di Indonesia diperlonggar. Contoh, harus ada bukti dulu kalau menangkap seseorang. Jadi, ibaratnya kalau ada bom, bomnya harus meledak dulu kalau mau nangkap siapa pelakunya, ungkapnya.

Pondok Darussalam Jatibarang

Sebab lain, lanjut Hasyim, adalah kembalinya orang-orang yang selama rejim Orde Baru ditekan oleh pemerintah waktu itu. Orang-orang tersebutlah, katanya, yang membawa gagasan radikalisme itu dari luar. Balik ke Indonesia membawa paham-paham radikalisme itu, tandasnya.

Oleh karena itu, ditegaskan Hasyim, pada dasarnya radikalisme tersebut tidak hanya terjadi pada Islam, melainkan juga pada agama lain. Radikalisme juga ada di Kristen, Katolik, Budha, termasuk juga radikalisme yang berhaluan komunis, ujarnya. (rif)

Dari (Warta) Nu Online: http://www.nu.or.id/post/read/5805/hasyim-diminta-jelaskan-moderasi-islam-di-swiss

Pondok Darussalam Jatibarang

Pondok Darussalam Jatibarang

Minggu, 01 Februari 2009

KH. Sahal : Dephut Harus Serius

Jakarta, NU. Online

Kondisi Lingkungan global sampai saat ini dalam keadaan yang rawan dan upaya perlindungan lingkungan belum juga memuaskan. kondisi ini tidak bisa didiamkan, "harus ada upaya yang serius baik dari individu, organisasi non pemerintah, pemerintah lokal hingga pemerintah Pusat untuk melakukan tindakan-tindakan yang komprehensif serta terus menerus untuk memperbaiki lingkungan dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan". demikian ungkap KH. Sahal Mahfudz, Ketua Syuriah PBNU kepada Pondok Darussalam Jatibarang, menanggapi perayaan hari lingkungan hidup dunia 5 Juni lalu.

Data dari Departemen Kehutanan disebutkan bahwa kerusakan hutan dan lingkungansudah mengkhawatirkan. Kondisi tanah kritis di Indonesia saat ini mencapai 43 juta hektar dengan laju kerusakan hutan dalam 10 tahun terakhir mencapai 1,6 juta hektar per tahun. Penebangan kayu liar dan peredaran kayu ilegal diperkirakan mencapai 50,7 juta m3 per tahun, dengan perkiraan kerugian finansial mencapai Rp 30,42 triliun per tahun. "Akibat lebih lanjut dari kegiatanperusakan lingkunganitu terjadinya kerusakan dan kerugian secara ekologis yaitu hilangnya beberapa species keanekaragaman hayati dan terjadinya bencana alam " lanjutnya.

Ditanya tentang sikap NU tentang lingkungan hidup, "Ini bukan saja sikap NU tapi sikap Islam secara keseluruhan bahwa Islam sangat peduli dengan pemeliharaan lingkungan hidup dan ekosistem", ungkapnya. Lingkungan hidup, baik flora dan fauna adalah aspek yang menyatu dalam kehidupan jadi kita semua patut menjaganya.

KH. Sahal : Dephut Harus Serius (Sumber Gambar : Nu Online)
KH. Sahal : Dephut Harus Serius (Sumber Gambar : Nu Online)


KH. Sahal : Dephut Harus Serius

Nahdlatul Ulama sebagai bagian dari elemen bangsa, mempunyai komitmen yang tinggi terhadap persoalan lingkungan dari tingkat lokal hingga tingkat global. Persoalan lingkungan adalah persoalan bersama sehingga partisipasi organisasi keagamaan seperti NU yang mempunyai basis massa yang besar dapat memberikan kontribusinya dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan.Upaya tersebut dilakukan dalam bentuk Pendidikan Lingkungan Berbasis Sekolah dan Pesantren "Komitmen ini diwujudkan dengan melakukan kerjasama antara pesantren dengan Dephut. dengan melakukan pemeliharan hutan, memanfatkan tanah perhutani dan melakukan penghijauan". ungkapnya.

Kerjasama ini pernah dilakukan secara serius, namun sangat disayangkan terhenti di tengah jalan. "karena dari dephut sendiri tidak serius melakukan upaya kerjasama dengan pesantren", tambahnya.

Pondok Darussalam Jatibarang

Lebih jauh KH. Sahal Mahfudz mengungkapkan, terhentinya kerjasama ini diakibatkan banyak hal, dari mulai lambatnya birokrasi, mentalitas polhut dan adanya kerjasama oknum dephut dengan mavia perkayuan, sehingga mengabaikan kerja-kerja yang dilakukan pesantren untuk melakukan upaya pemeliharaan danperbaikanlingkungan.

Ditanya mengenai solusi itu ?, ia menjawab, "Selama ini tidak ada solusi yang kongkrit dari dephut dan program-program yang digagas sebelumnya dengan pesantren tidak lagi berjalan".Harapannyakedepanpihak dephut harus lebih seriusmenanggapi mitra dari luar seperti pesantren yang ikut berpartisipasi dalam mengelola lingkungan, "Harus ada kesinambungan programdan saling kerjasama", tegasnya(Cih)

Pondok Darussalam Jatibarang

Dari (Warta) Nu Online: http://www.nu.or.id/post/read/185/kh-sahal--ampquotdephut-harus-seriusampquot

Pondok Darussalam Jatibarang

Jumat, 18 Juli 2008

Pendidikan Formal Telah Berkembang Menjadi Bisnis

Yogyakarta, Pondok Darussalam Jatibarang. Pendidikan formal telah berkembang menjadi industri pendidikan yang berorientasi bisnis, sehingga harus dibeli dengan harga yang mahal bagi orang yang membutuhkannya. Akibatnya, pendidikan formal kurang menjalankan fungsi sosial dan budaya, tetapi lebih menitikberatkan fungsi ekonomi.

Hal tersebut dikemukakan peneliti Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr Susetiawan di Yogyakarta, di Jogjakarta beberapa waktu lalu.

Menurut dia, ketika fungsi ekonomi lebih menonjol, maka persaingan bisnis dalam industri pendidikan semakin marak. Sekolah dan perguruan tinggi yang merasa diunggulkan menurut image masyarakat akan diserbu kelompok masyarakat yang memiliki banyak uang, sedangkan orang yang hanya memiliki sedikit uang atau bahkan tidak punya, hanya bisa menonton dan menggigit jari.

Pendidikan Formal Telah Berkembang Menjadi Bisnis (Sumber Gambar : Nu Online)
Pendidikan Formal Telah Berkembang Menjadi Bisnis (Sumber Gambar : Nu Online)


Pendidikan Formal Telah Berkembang Menjadi Bisnis

Dicontohkan, persaingan pendidikan formal dengan penawaran program pendek semakin marak, baik jenjang strata satu (S1) maupun strata dua (S2). Pada program S2, misalnya, peserta program bukan lebih banyak pada mereka yang baru saja lulus S1, tetapi paling dominan diikuti para birokrat yang membutuhkan ijazah untuk mendukung peningkatan kepangkatan yang terkait dengan orientasi memperoleh jabatan struktural.

Meskipun pendidikan itu mahal, lanjut Susetiawan, tidak menjadi persoalan bagi para birokrat karena ijazahnya akan dapat diperhitungkan sebagai investasi untuk menduduki posisi tertentu. "Jika faktanya seperti itu, wong cilik yang sebagian besar tinggal di pedesaan semakin terasingkan dari dunia pendidikan formal yang semakin mahal," katanya seperti dikutip Antara.

Berkaitan dengan kenyataan itu, negara seharusnya berpikir ulang tentang semakin mahalnya biaya pencapaian pendidikan formal bagi anak bangsa, ketika privatisasi pendidikan berkembang menjadi fakta bisnis. Jika tidak, industri pendidikan formal bisa semakin jauh dari kepentingan kemanusiaan, bahkan menghasilkan dehumanisasi.

Pondok Darussalam Jatibarang

Situasi seperti itu, menurut dia, perlu dijawab dengan pendidikan alternatif yang desainnya bukan pendidikan formal. Upaya itu memerlukan kepedulian semua pihak demi kemanusiaan, yang secara sukarela mendidik mereka yang terasingkan dari pendidikan formal dan mungkin bisa menghasilkan sumber daya manusia yang lebih baik dibanding pencapaian pendidikan formal.

Desain pendidikan seperti itu perlu dibangun melalui kepedulian sosial tinggi bagi anak atau pemuda yang potensial, tetapi terasingkan dari pendidikan formal yang semakin berorientasi bisnis. "Desain pendidikan alternatif seperti itu sekaligus menjawab kemerosotan ilmu pengetahuan yang dicapai melalui pendidikan formal," tegasnya. (atr/cih)

Dari (Warta) Nu Online: http://www.nu.or.id/post/read/3772/pendidikan-formal-telah-berkembang-menjadi-bisnis

Pondok Darussalam Jatibarang

Pondok Darussalam Jatibarang

Senin, 01 Oktober 2007

Pertambahan Jumlah Zakat dan Infak Semakin Pesat

Jakarta, Pondok Darussalam Jatibarang. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) telah mengumpulkan zakat dan infak sepanjang 2005 hingga Rp30,017 miliar, nilai ini meningkat pesat dibanding tahun lalu pada 2004 yang hanya menghimpun Rp3,32 miliar.

"Nilai ini memang meningkat cukup tajam, khususnya dari Dana BUMN Peduli Rp27 miliar dan karena tahun ini ada Infak Aceh yang diperuntukkan bagi korban musibah tsunami," kata Kepala Bagian Keuangan Baznas, Dyah R Andayani yang dihubungi di Jakarta, Rabu.

Rincian dari total himpunan zakat dan infak Baznas 2005 Rp30.017.410.074 tersebut yakni, zakat Rp1,756 miliar Infak dan Infak Aceh Rp1,260 miliar. Infak berupa dana BUMN peduli Rp27 miliar, dan Infak untuk Program Pendidikan untuk Anak Negeri (Dinnar) Rp1,1 juta.Nilai itu belum termasuk hasil yang dihimpun dari bazda-bazda di daerah yang ada di bawah koordinasi Baznas.

Ia mengakui, jumlah zakat yang bisa dihimpun pada 2005 sebesar Rp1,7 miliar sebenarnya cukup kecil jika dibanding tahun lalu yang himpunan zakatnya mencapai Rp2,3 miliar .

Pertambahan Jumlah Zakat dan Infak Semakin Pesat (Sumber Gambar : Nu Online)
Pertambahan Jumlah Zakat dan Infak Semakin Pesat (Sumber Gambar : Nu Online)


Pertambahan Jumlah Zakat dan Infak Semakin Pesat

"Tetapi angka zakat tahun ini kan baru sementara, karena sekarang ini baru awal November dan belum semua bank memberitahukan nilai zakat yang telah dibayarkan masyarakat kepada Baznas," katanya sambil berharap, jumlahnya lebih besar dari tahun lalu.

Namun Dyah menegaskan, kecenderungan masyarakat berinfak dan berzakat semakin tahun semakin meningkat, karena sejak didirikannya Baznas pada 2001, hingga 2004 total zakat dan infak yang dihimpun Baznas hanya Rp6,9 miliar."Zakatnya sendiri hanya Rp3,9 miliar, baik zakat maal dan fitrah," katanya.Sedangkan penyaluran zakat dan infak Baznas 2005 baru senilai Rp22,351 miliar. Sisanya masih terus berjalan, ujarnya.

Pondok Darussalam Jatibarang

Sementara itu Kepala Bagian Umum Baznas, Prihadian mengatakan, Bank Indonesia sendiri telah menyerahkan hasil penghimpunan zakat dan infaknya dari seluruh perbankan di Indonesia hingga Rp9 miliar. "Ditambah lagi Infak sembako (parsel seharga Rp100 ribu) senilai Rp300 juta bagi para dhuafa di Jabotabek untuk sekitar 3.000 KK yang sudah disalurkan sebelum idul fitri," katanya.(ant/mkf)

Pondok Darussalam Jatibarang

Dari (Warta) Nu Online: http://www.nu.or.id/post/read/3750/pertambahan-jumlah-zakat-dan-infak-semakin-pesat

Pondok Darussalam Jatibarang

Senin, 24 September 2007

Ada Benang Merah antara Islam Indonesia dengan Marokko

Jakarta, Pondok Darussalam Jatibarang. Warna lokal atau penyebaran Islam dengan menghargai budaya setempat agar mudah diterima oleh masyarakat ternyata bukan monopoli Islam Indonesia. Marokko, salah satu negera dengan penduduk mayoritas muslim juga sangat menghargai tradisi lokal.

Informasi ini dikemukakan oleh Nasrullah Jasam, MA, alumni Ponpes Assidiqiyah Jakarta yang kini sedang menyelesaikan studi doktoralnya di Universitas Abdul Malik Sadi Tetauan Marokko, saat berkunjung ke Pondok Darussalam Jatibarangpekan lalu.

Diceritakan oleh Nasrullah bahwa banyak tradisi Islam di Marokko yang mirip dengan Indonesia seperti dalam ritual orang meninggal seperti peringatan tujuh hari, 40 hari sampai dengan haul. Contoh lain, kalau di Indonesia ada istilah bubur merah, bubur putih, di Marokko pada momen-moment tertentu ada makanan tertentu, dan hanya keluar pada saat itu. Pada hari Jumat, mereka makan kus-kus, makanan seperti tumpeng. Pada bulan Ramadhan, di Indonesia ada makanan tertentu, hal yang sama juga terjadi di Marokko.

Ada Benang Merah antara Islam Indonesia dengan Marokko (Sumber Gambar : Nu Online)
Ada Benang Merah antara Islam Indonesia dengan Marokko (Sumber Gambar : Nu Online)


Ada Benang Merah antara Islam Indonesia dengan Marokko

Jadi ada benang merah. Kalau memang Syeikh Maghribi itu betul dari Marokko mungkin bisa terlacak, tapi sampai sekarang asal Islam di Indonesia masih kontraversi, jadi saya kira hampir sama dengan Indonesia, tidak puritan seperti di Arab Saudi, sangat kultural dan ramah terhadap budaya lokal, tandasnya.

Dijelaskannya bahwa wilayah Marokko merupakan wilayah yang terarabisasi atau mustarob, bukan Arab murni, sama juga dengan Mesir dan Aljazair. Ketika Islam masuk dan ingin diterima secara ramah, maka konsekuensinya seperti yang terjadi di Indonesia dimana kulitnya tidak dipertahankan tetapi substansi ajarannya tidak dirubah.

Seperti juga di Indonesia, tasawwuf juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, Nasrullah menuturkan bahwa secara pribadi ia pernah mengikuti ritual tasawwuf di Marokko, yaitu tarekat Kodiriah Buziziyah. Pada bulan maulud yang di Indonesia dirayakan dengan meriah, hal yang sama juga dilakukan di Marokko, ada tarekat yang melakukan semacam kholwat selama 30 hari, ada yang menghadiahi sapi yang besar dan gemuk.

Pondok Darussalam Jatibarang

Justru model seperti ini banyak menarik orang-orang bule, karena Marokko kan berdekatan dengan Eropa, untuk belajar Islam. Jadi nuansa mistiknya kuat. Katakanlah daerah-daerah seperti Marakhes, kalau kita ke sana kita rasakan mistisnya sangat kuat, imbuhnya.

Kebebasan Beragama Dihargai

Dalam beberapa aspek, kebebasan dalam menjalankan agama juga dihargai. Setiap warga negara diajarkan tentang ajaran Islam, tetapi negara tidak memaksakannya. Alumni Ponpes Assidiqiyah tersebut memberi contoh meskipun ia kuliah di fakultas Ushuluddin yang notabene merupakan fakultas agama, tetapi mahasiswa tidak diwajibkan untuk berjilbab dan jika berjilbab, ini merupakan atas kesadaran pribadinya, bukan atas paksaan. Saat ini, para pemikir Marokko sangat bangga bahwa Islam di Marokko paling moderat. Terlepas dari fihak lain setuju atau tidak, imbuhnya.

Hari Raya Selalu Bersamaan

Pondok Darussalam Jatibarang

Jika di Indonesia, berlebaran bisa diawali pada hari yang berbeda, jangan harap hal tersebut terjadi di Marokko. Meskipun ada pendapat yang berbeda tentang penentuan hari lebaran, tetapi ketika pemerintah memutuskan, semua warga negara mengikutinya. Ini memang berkaitan dengan perangkat UU yang memungkinan negara bisa menentukan kapan puasa diawali dan diakhiri. Dalam UU Marokko, setiap warga negara wajib berpuasa Ramadhan, sebagai konsekuensinya, jika ia berlebaran duluan sementara negara masih belum memutuskan puasa diakhiri, ia bisa dijerat UU.

Ada komitmen bahwa pemimpin spiritual adalah raja sebagai amirul mukminin dan kebijakan harus keluar dari sana. Jadi saya kira kewibawaan pemerintah yang membedakan. Kalau di Indonesia, sebagai contoh dalam kasus lebaran. Kalau ada ormas yang menyatakan lebaran berbeda, Depag tidak bisa berbuat apa-apa, karena memang perangkat hukumnya tidak ada. Tapi kalau disana tidak, kalau diputuskan hari ini, ya harus hari ini karena memang UU-nya jelas. Ini peranan pemerintah yang paling signifikan, tandasnya.

Dijelaskannya secara umum, penduduk Marokko mengikuti mazhab Maliki, baik para pengikut salafy atau tradisional. Hal ini terefleksikan dari wudhunya, bahkan dari wiridan yang mereka baca setiap sholat sampai dengan sholat taraweh semuanya sama, mungkin hanya lagunya saja yang berbeda.

Kesempatan Beasiswa

Sampai sekarang, baru sekitar 40-an mahasiswa Indonesia yang belajar disana. Sebagian besar belajar pada tingkat pascasarjana dengan komposisi 20 persen belajar S1, 30 persen belajar S2 dan 50 persen studi doktoral.

Pemerintah Marokko memberikan jatah 15 orang untuk beasiswa disana Marokko, tapi selama ini tidak berjalan lancar karena ada tumpang tindih dalam pengelolaannya. Depag menerima dan yang daftar sendiri juga diterima. Namun kebijakan ini sudah diperbaiki dengan kebijakan satu pintu melalui kedutaan Marokko di Indonesia tetapi difasilitasi oleh Depag.

Sayangnya, karena komunitas NU masih kecil, mereka belum melembaga seperti di Mesir dengan KMNU-nya. Karena komunitas NU-nya terlalu kecil, kalau kita membentuk nanti malah menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dari teman-teman yang berhaluan lain. Jadi kita tetap personal saja, tetapi sering mengadakan halaqah, umpamanya informasi tentang NU bisa kita baca dari Pondok Darussalam Jatibarang, gusmus.net, atau gusdur.net, paparnya. (mkf)

Dari (Warta) Nu Online: http://www.nu.or.id/post/read/8971/ada-benang-merah-antara-islam-indonesia-dengan-marokko

Pondok Darussalam Jatibarang

Jumat, 13 Oktober 2006

KH Yusuf Hasyim Meninggal Dunia

Jombang, Pondok Darussalam Jatibarang. KH Yusuf Hasyim atau lebih dikenal dengan Pak Ud, Ahad (14/1) malam, sekitar pukul 19.00 WIB, meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama hampir dua minggu di RSUD dr Sutomo, Surabaya. Putra terakhir Hadratus Syeikh KH Hasyim Asyary dipanggil kehadirat-Nya pada usia ke-78 dan akan di makamkan di makam keluarga Tebuireng, Jombang.

Pak Ud dirawat di rumah sakit dr Soetomo sejak Selasa (2/1) lalu dan langsung ditangani oleh dua dokter spesialis RSUD dr Soetomo, masing-masing Prof Hernowo (ahli internis) dan Prof Dr Aboe Amar Yusuf (ahli syaraf) yangadalah mantan Wakil Ketua PWNU Jawa Timur. Dugaan sementara, terjadi penyumbatan pada tulang belakang. Untuk membuktikannya masih memerlukan foto rontgen, namun hal itu belum bisa dilakukan karena belum memungkinkan.

Sejak beberapa waktu terakhir, Komandan Banser Nasinalpertama itu seringkali mengalami kesulitan buang air besar. Dimungkinkan, selain karena faktor usia yang sudah sepuh, dan juga karena seringnya terjatuh

KH Yusuf Hasyim Meninggal Dunia (Sumber Gambar : Nu Online)
KH Yusuf Hasyim Meninggal Dunia (Sumber Gambar : Nu Online)


KH Yusuf Hasyim Meninggal Dunia

Menurut Irfan Yusuf, salah seorang putra yang rajin menunggui, ayahnya sempat terjatuh cukup parah ketika berlangsung Muktamar NU di Semarang (1979). Sejak itu kesehatannya lambat laun semakin melemah. Dalam Munas dan Kombes NU di Surabaya (Juli 2006) lalu, Pak Ud sempat hadir, meski harus dipapah oleh para santri. Dalam acara itu, ia juga sempat terjatuh ketika hendak makan.

Kesehatan Pak Ud sebelumnya sempat membaik ketika berada di Graha Amerta Dr Soetomo. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Karena tekanan darahnya terus memburuk, akhirnya harus dipindahkan ke ruang ICU.

Kiai Muchid Muzadi salah seorang murid Hadratus Syeikh KH. Hasyim Asyari yang lebih tua 5 tahun dari Pak Ud bercerita, dua minggu sebelum sakit Pak Ud sempat memintanya untuk datang. Mungkin karena dia merasa kesepian, katanya ketika dihubungi Pondok Darussalam Jatibarang. (sbh/nam)

Pondok Darussalam Jatibarang

Dari (Warta) Nu Online: http://www.nu.or.id/post/read/5837/kh-yusuf-hasyim-meninggal-dunia

Pondok Darussalam Jatibarang

Pondok Darussalam Jatibarang

Selasa, 06 Juni 2006

Muslimat NU Anggap Pemerintah Plin-plan Terhadap Iran

Surabaya, Pondok Darussalam Jatibarang. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Khofifah Indar Parawansa menilai, pemerintah bersikap plin-plan atau inkonsistensi dalam masalah dukungan atas resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) 1747 terhadap Iran.

"Kami prihatin, karena pemerintah plin-plan dengan memberikan dukungan kepada PBB untuk memberikan sanksi ekonomi terhadap Iran yang dianggap mengembangkan uranium," ujarnya saat berbicara pada pembukaan Hari Lahir (Harlah) ke-61 Muslimat NU di Surabaya, Jumat (6/4).

Ia menjelaskan, sikap plin-plan Indonesia itu sangat berbahaya, karena akan menurunkan kepercayaan negara lain terhadap Indonesia.

Muslimat NU Anggap Pemerintah Plin-plan Terhadap Iran (Sumber Gambar : Nu Online)
Muslimat NU Anggap Pemerintah Plin-plan Terhadap Iran (Sumber Gambar : Nu Online)


Muslimat NU Anggap Pemerintah Plin-plan Terhadap Iran

"Pemerintah dapat dikatakan plin-plan atau inkonsistensi, karena saat Presiden Iran dan Ketua MA Iran datang ke Indonesia dengan menemui presiden dan sejumlah pemimpin informal untuk menjelaskan program nuklir di Iran guna tujuan damai justru mendapatkan dukungan dari pemerintah," ujarnya menegaskan.

Namun, anggota Fraksi Kebangsaan Bangsa (FKB) DPR RI itu, hanya dalam kurun satu hungga dua bulan justru muncul dukungan Indonesia terhadap Resolusi 1747 dari DK-PBB untuk memberikan sanksi kepada Iran atas pengembangan nuklirnya.

Khofifah mengatakan, pandangan Muslimat NU terhadap Iran itu sudah menjadi kesepakatan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Muslimat NU se-Indonesia pada Maret 2007.

"Dalam Rapimnas Muslimat NU se-Indonesia itu, kami menyikapi masalah nuklir Iran dan resolusi DK-PBB, desakan pengesahan RUU APP, dan desakan perlunya badan khusus dalam menangani luapan lumpur di kawasan eksplorasi Lapindo," katanya menambahkan. (ant/sbh)

Pondok Darussalam Jatibarang

Dari (Warta) Nu Online: http://www.nu.or.id/post/read/8657/muslimat-nu-anggap-pemerintah-plin-plan-terhadap-iran

Pondok Darussalam Jatibarang

Pondok Darussalam Jatibarang

Senin, 03 April 2006

PKB Bentuk Tim Pemburu Data Indikasi Korupsi

Jakarta, Pondok Darussalam Jatibarang. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membentuk Tim Pemburu Data Indikasi Korupsi (TPDIK) yang bertugas menelusuri kasus korupsi dan mendorong Komisi Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi untuk mengungkap tuntas.

Pembentukan tim yang diketuai Wakil Ketua Umum DPP PKB Moh Mahfud MD dengan anggota dari hasil rekomendasi Rapat Kerja Nasional Pemenangan Pemilu dan Orientasi Juru Kampanye Nasional PKB di Jakarta, Sabtu.

Tim tersebut antara lain beranggotakan Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan mantan penasihat Jaksa Agung Djokomoeljo Mangoenprawiro SH APU dan praktisi hukum yang juga artis Gusti Randa.

PKB Bentuk Tim Pemburu Data Indikasi Korupsi (Sumber Gambar : Nu Online)
PKB Bentuk Tim Pemburu Data Indikasi Korupsi (Sumber Gambar : Nu Online)


PKB Bentuk Tim Pemburu Data Indikasi Korupsi

"Pembentukan tim ini dimaksudkan agar kasus korupsi yang selama ini mucul langsung hilang dapat diungkap terus sehingga orang akan takut dan risih menyembunyikan harta hasil korupsi," kata Mahfud. Sebagai sasaran awal yang akan dibidik adalah aliran dana Bulog yang tidak jelas yang jumlahnya mencapai Rp2,6 triliun.

"Dulu ketika kita mengungkap kasus korupsi Rp40 miliar banyak yang mengetawai, bahkan ada yang menuding itu kita ungkap karena sakit hati Gus Dur dituduh korupsi dana Bulog. Sekarang terbukti dan ada yang dihukum meski putusannya tidak adil," kata Mahfud.

Ditanya apakah pihaknya juga akan mempersoalkan putusan MA yang membebaskan Akbar Tandjung dalam kasus korupsi Rp40 miliar tersebut, Mahfud mengatakan, mengungkit kasus Akbar tidak ada gunanya karena sudah ada putusan MA yang tidak mungkin berubah.

"Soal Rp40 miliar itu sudah ada putusan dan sulit diubah karena itu kita cari kasus yang lain, bukan hanya di Bulog tapi juag di tempat lain seperti Bank Indonesia misalnya," katanya. TPDIK juga akan mengusulkan agar dalam penanganan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan diberlakukan "asas praduga bersalah" sehingga harus menggunakan kaidah pembuktian terbalik.

Pondok Darussalam Jatibarang

"Siapa yang korupsi atau menyalahgunakan wewenang kita anggap bersalah dan harus membuktikan diri jika ingin mengelak. Ini sudah dilakukan di banyak negara," katanya.

Untuk mendukung gerak TPDIK, kata Mahfud, pihaknya akan menjalin kerjasama dengan lembaga yang peduli pada gerakan anti korupsi lain, seperti Indonesian Corruption Watch (ICW) pimpinan Teten Masduki, LSM serta media massa. "Untuk laporannya akan kita kirim ke aparat penegak hukum, terutama KPTK, media massa, juga lembaga lain seperti ormas-ormas keagamaan yang bergerak di tataran moral," katanya. (cih)

Dari (Warta) Nu Online: http://www.nu.or.id/post/read/1254/pkb-bentuk-tim-pemburu-data-indikasi-korupsi

Pondok Darussalam Jatibarang

Pondok Darussalam Jatibarang

Kamis, 23 Februari 2006

10 Nopember dan Resolusi Jihad

Jakarta, Pondok Darussalam Jatibarang. Hari ini 10 Oktober diperingati sebagai Hari Pahlawan, sebuah peristiwa monumental yang menghasilkan korban gugur sebanyak 16 ribu orang Indonesia karena mempertahankan kedaulatan dari penjajah. Namun dibalik peristiwa heroik tersebut banyak yang melupakan peran kesajarahan NU dengan resolusi jihadnya.

Perang sengit di Surabaya 60 tahun laluitu terjadi bermula kembalinya Pasukan Inggris mendarat di Jakarta pada pertengahan September 1945 dengan nama Netherlands Indies Civil Administration (NICA). Jepang yang kalah dengan Inggris usai perang dunia II kembali ingin merebut Indonesia. Rakyat Indonesia tidak dapat menerima segala bentuk penjajahan, karena itu dikobarkan semangat jihad fisabilillah mengusir penjajah yang dikomandoi oleh para kyai NU seperti Mbah Hasyim Asari, KH. Wahab Hasbullah, KH. Masykur, dan para santrinya yang tersebar di Jawa Timur.

Bahkan, Ketua PBNU, K.H. Said Aqil Siradj dalam suatu kesempatan menceritakan bahwa dalam pertempuran Surabaya bukan hanya pejuang dari Jawa Timur yang ikut melawan tentara Sekutu, melainkan dari seluruh Jawa, bahkan Jawa Barat. Semuanya diawali oleh Resolusi Jihad tanggal 22 Oktober 1945 yang memerintahkan "melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya Negara Republik Indonesia Merdeka dan Agama Islam" yang diikuti banyak ulama, termasuk para kiai dari Buntet, Arjawinangun, dan Babakan Ciwaringin, yang kesemuanya dari Cirebon, juga ada Kiai Sujai dari Indramayu. Konon menurut Said Aqil, yang juga berasal, Cirebon, K.H. Abdullah Abbas dari Buntet turut terjun di medan pertempuran Surabaya.

10 Nopember dan Resolusi Jihad (Sumber Gambar : Nu Online)
10 Nopember dan Resolusi Jihad (Sumber Gambar : Nu Online)


10 Nopember dan Resolusi Jihad

Yang mengharukan dari kisah Kiai Said adalah bahwa dalam pertempuran itu yang diturunkan oleh Inggris menyerbu Surabaya bukanlah tentara dari Eropa melainkan dari India. Sebagai jajahan Inggris India memang terkenal sebagai penyumbang tentara dalam peperangan-peperangan di Perang Dunia II. Salah satu anggota tentara Divisi India ke-5 ini adalah Letnan Zia-ul-Haq, yang kemudian hari menjadi Presiden Pakistan (Pakistan tahun 1947 memutuskan merdeka terpisah dari India).

Masih menurut Kiai Said - yang belum pernah dituturkan ahli sejarah manapun - Zia-ul-Haq ketika melihat lawannya adalah di antaranya para santri, yang juga berwudu dan berzikir, akhirnya menolak ikut perang dan menyuruh anak buahnya untuk menghindari medan perang.

Tidak menutup kemungkinan bahwa pesantren lain di Jawa Barat juga mengirimkan santrinya dalam pertempuran Surabaya. Data sejarah kita belum terlalu baik dikumpulkan, sehingga generasi puluhan tahun sesudahnya tidak dapat lagi menemukan bukti-bukti tertulisnya. Ini merupakan bencana besar bagi sebuah bangsa yang ingin menemukan jati dirinya sendiri, bukan jati diri orang lain.

Namun yang jelas, resolusi jihad untuk mempertahankan Negara RI Merdeka dan Agama Islam telah bergema dan turut membuat Belanda berpikir ulang kembali untuk menundukkan bekas wilayah jajahannya. Tentara pemenang Perang Dunia dengan dukungan kekuatan penuh darat, laut, dan udara dibawah komando Divisi India-5 pimpinan Jenderal Mansergh berkekuatan 24 ribu prajurit dengan 24 buah tank Sherman, 24 buah pesawat tempur, yang telah teruji memenangkan Perang Dunia II yang dahsyat itu hanya mampu merebut Surabaya dalam waktu tiga minggu, jauh dari target semula yaitu tiga hari. Tentara Inggris kehilangan 4 ribu orang dalam pertempuran Surabaya sehingga jumlah korban jiwa seluruhnya 20 ribu orang. Sangat pantas jika diperingati sebagai Hari Pahlawan. (cih)

Pondok Darussalam Jatibarang

Dari (Warta) Nu Online: http://www.nu.or.id/post/read/3753/10-nopember-dan-resolusi-jihad

Pondok Darussalam Jatibarang

Pondok Darussalam Jatibarang

Minggu, 25 September 2005

UU Hak Cipta Disahkan, Tapi Pembajakan Masih Merajalela

Jakarta, Pondok Darussalam Jatibarang. Pembajakan kaset, CD, VCD, dan Buku di Indonesia kian marak saja dari tahun ke tahun. Kenyataan ini sangat memprihatinkan, sebab tindakan pembajakan tersebut jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap hak cipta yang merupakan hak eksklusif pencipta atau penerima hak. Konsekuensinya, setiap penggandaan haruslah dengan seizin pemegang hak cipta.

Setelah UU Hak Cipta No 19 Tahun 2002 telah disahkan 29 Juli lalu dan esoknya dilakukan beberapa operasi terhadap kaset-kaset VCD bajakan di berbagai Mall, pusat perbelanjaan, namum saat ini sudah tidak terdengar lagi beritanya, satu operasi yang hanya bersifat "hangat-hangat tahi ayam," hanya momentum sesaat saja.

Hal ini menambah deretan panjang UU yang hanya sekedar macan ompong, yang dalam pembuatannya telah membuat keributan luar biasa, tetapi implementasinya sangat kurang sehingga semakin menunjukkan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang munafik.

UU Hak Cipta Disahkan, Tapi Pembajakan Masih Merajalela (Sumber Gambar : Nu Online)
UU Hak Cipta Disahkan, Tapi Pembajakan Masih Merajalela (Sumber Gambar : Nu Online)


UU Hak Cipta Disahkan, Tapi Pembajakan Masih Merajalela

Jika Indonesia dapat melaksanakan UU tersebut, Indonesia dapat menjadi sebuah bangsa yang terhormat dalam kaitan dengan produk intelektual karena dengan dijalankannya UU ini, Indonesia menghargai kreatifitas anak bangsanya.

Hak cipta sendiri merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). Aturan hukum terbaru yang mengatur tentang hak cipta adalah UU No. 19/2002 tentang Hak Cipta (UUHC) yang telah berlaku tanggal 29 Juli 2003. UU itu merupakan penyempurnaan dari UU No.12/1997 tentang Hak Cipta. Menurut UUHC, semua bentuk ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra termasuk di dalamnya lagu atau musik dengan atau tanpa teks, merupakan ciptaan yang dilindungi serta berlaku selama si pemegang hak cipta hidup, sampai dengan 50 (lima puluh) tahun setelah meninggal dunia.

Tidak adanya penghargaan terhadap kreatifitas bangsa membuat anak bangsa menjadi orang yang tidak kreatif, bangsa yang hanya menjadi konsumen terhadap produk-produk asing dan berusaha mencurinya dengan cara yang mudah dan murah.

Pondok Darussalam Jatibarang

Dalam jangka pendek hal ini tampak menguntungkan karena memperoleh satu produk dengan harga murah, tetapi dalam jangka panjang ini merupakan suatu proses pembodohan terhadap satu bangsa.

Saat ini produk-produk yang banyak dibajak adalah kaset dan software komputer, serta buku di samping produk lain seperti pakaian, tas, dll dengan membuat berbagai merek palsu seperti celana Levis, tas Gucci, dll.

Pondok Darussalam Jatibarang

Keluhan-keluhan terhadap pembajakan tersebut sudah berulangkali dilaksanakan oleh berbagai penyanyi, produsen pakaian, dan penulis, namun demikian sampai saat ini tidak ada tindak lanjunya dari pemerintah.

Penulis Populer Indonesia Pramoedya Ananta Toer mengatakan bahwa pembajakan terhadap karya-karyanya saat ini sangat parah, baik yang diterbitkan di Indonesia maupun di luar negari ketika ditemui Pondok Darussalam Jatibarang dalam acara dialog di LP3ES untuk memperingati hari kemerdekaan.

Sebagai salah satu penulis yang bukunya paling laris di Indonesia dengan tetralogi dan telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa asing, bahkan diusulkan untuk mendapat hadiah Nobel, ini merupakan suatu karya yang monumental, akan tetapi bangsa sendiri belum menghargainya.

Tetralogi Buru - terdiri dari Bumi Manusia (novel ini pernah dinilai Gus Dur sebagai salah satu dari dua novel terbaik di Indonesia), Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah dan Rumah Kaca -, yang telah membuat nama Pram menggema. Hingga Komite Utama Fukuoka Asian Culture Prizes (FACP) ke-11 kemudian menasbihkannya sebagai karya terbaik yang berhak mendapatkan Penghargaan Utama.

Dalam kesempatan itu Pram mengatakan Saya tidak akan membayar pajak karena pemerintah sendiri tidak melindungi karya saya, mengungkapkan kekesalannya atas tidak adanya penghargaan terhadap karya yang dihasilkan dalam waktu yang sangat panjang dan melelahkan.

Jadi proses untuk menjadi sebuah bangsa yang beradab dan menghormati karya anak bangsanya sendiri masih membutuhkan proses yang panjang dan melelahkan, tidak sekedar dalam pembuatan Undang-Undang saja, tapi termasuk perubahan mental dan budaya instant bangsa ini.(mkf/cih)

Dari (Warta) Nu Online: http://www.nu.or.id/post/read/460/uu-hak-cipta-disahkan-tapi-pembajakan-masih-merajalela

Pondok Darussalam Jatibarang

Rabu, 07 September 2005

Disiapkan Panggung Sekelas Konser Grup Musik Papan Atas

Banyuasin, Pondok Darussalam Jatibarang. Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional VI Antar-Pondok Pesantren (ponpes) se-Indonesia yang digelar di Ponpes Sabilul Hasanah, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, 5-9 September 2007, tampaknya bakal benar-benar meriah. Betapa tidak. Hajatan besar itu diikuti sekira 2000 peserta dari 180 ponpes se-Nusantara.

Pihak panitia tampak tak mau tanggung-tanggung dalam mempersiapkan ajang bertaraf nasional yang digelar Pimpinan Pusat Jamiyatul Qurra Wal Huffazh (JQH) itu. Sepanjang jalan menuju lokasi acara dipenuhi ratusan spanduk yang berisi ucapan selamat datang kepada para peserta MTQ.

Bahkan, saat keluar dari Bandar Udara Palembang Sultan Mahmud Badaruddin II, sudah terlihat pemandangan sejumlah baliho yang berisi foto tokoh yang direncanakan hadir pada acara tersebut, antara lain, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Agama Maftuh Basyuni, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi itu, Ketua Pengurus Wilayah NU Sumsel KH Mal An Abdullah dan lain-lain.

Disiapkan Panggung Sekelas Konser Grup Musik Papan Atas (Sumber Gambar : Nu Online)
Disiapkan Panggung Sekelas Konser Grup Musik Papan Atas (Sumber Gambar : Nu Online)


Disiapkan Panggung Sekelas Konser Grup Musik Papan Atas

Ponpes Sabilul Hasanah sendiri yang didaulat menjadi tempat perhelatan akbar para qori dan qoriah se-Indonesia itu, sedari pagi, sehari sebelumnya, sudah tampak kesibukan, baik para santri maupun pihak panitia pelaksana. Aparat keamanan pun telah dipersiapkan untuk menyukseskan kegiatan acara yang bakal dibuka Menag Maftuh Basyuni dan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi itu.

Kesibukan lain juga tampak menjelang siang di sebuah tanah lapang tempat acara pembukaan digelar yang tak jauh dari komplek Ponpes Sabilul Hasanah, di Jalan Raya Palembang-Jambi Km. 25 Desa Purwosari, Kecamatan Banyuasin III. Sebuah grup drum band asuhan pesantren tersebut yang diikuti sekira 100 personil sedang menggelar latihan akhir untuk penampilan esok harinya.

Panggung besar sekelas pagelaran konser grup musik papan atas berukuran 15 x 10 meter berikut sound system berkekuatan besar juga telah didirikan. Di samping kanan dan kiri panggung utama pun telah berdiri dua buah baliho berukuran 10 x 4 meter bertuliskan "Melalui MTQ Nasional VI Antar-Ponpes Se-Indonesia dan Rakernas JQH 2007 Kita Tingkatkan Pemahaman Serta Pengamalan terhadap Nilai Al-Quran dalam rangka Membangun Manusia Indonesia yang Qurani".

Pondok Darussalam Jatibarang

Di atas tanah lapang seluas 2 hektar tersebut didirikan pula tenda-tenda tempat untuk para tamu undangan dan peserta mengelilingi panggung utama. Separo tanah lapang itu juga sudah ditutupi karpet berwarna hijau.

"Persiapan kita (panitia, Red) sudah maksimal. Peserta juga sudah banyak yang dating. Doakan semoga acara ini berlangsung sukses sampai hari terakhir," ungkap Ketua Umum PP JQH KH A Muhaimin Zen kepada wartawan di sekitar Komplek Ponpes Sabilul Hasanah. (rif)

Dari (Warta) Nu Online: http://www.nu.or.id/post/read/9925/disiapkan-panggung-sekelas-konser-grup-musik-papan-atas

Pondok Darussalam Jatibarang

Pondok Darussalam Jatibarang

Nonaktifkan Adblock Anda

Perlu anda ketahui bahwa pemilik situs Pondok Darussalam Jatibarang sangat membenci AdBlock dikarenakan iklan adalah satu-satunya penghasilan yang didapatkan oleh pemilik Pondok Darussalam Jatibarang. Oleh karena itu silahkan nonaktifkan extensi AdBlock anda untuk dapat mengakses situs ini.

Fitur Yang Tidak Dapat Dibuka Ketika Menggunakan AdBlock

  1. 1. Artikel
  2. 2. Video
  3. 3. Gambar
  4. 4. dll

Silahkan nonaktifkan terlebih dahulu Adblocker anda atau menggunakan browser lain untuk dapat menikmati fasilitas dan membaca tulisan Pondok Darussalam Jatibarang dengan nyaman.


Nonaktifkan Adblock